Mencari Pemimpin Inklusif Pada Pemilu Jabar

Ada teori yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keunikan dan kekuatan. Seberapapun kerasnya polemik demokrasi yang dihadapi cepat atau lambat akan teratasi secara alamiah. Teori seperti ini didasarkan pada argumentasi historis seperti kesuksesan mengakhiri era otoriter Orde Baru selama 32 tahun berkuasa. Jika teori ini dapat dibenarnya, ada alasan cukup kuat untuk berharap pada pemilihan umum daerah (Pemilukada) di Jawa Barat beberapa waktu mendatang.

Persoalan intoleransi di Jawa Barat (selanjutnya disingkat: Jabar) memang menjadi persoalan yang rumit. Di level nasional Jabar berada di urutan pertama atas kasus-kasus intoleransi yang tersebar dalam berbagai kasus: pengusiran warga minoritas, penutupan rumah ibadah, dan diskriminasi pelayanan publik. Lebih-lebih, pemerintah kota di sini justeru menjadi aktor utama kasus intoleransi. Tentu pergantian pucuk pimpinan di Jabar ini diharapkan mampu menguraikan sengketa secara lebih konkret.

Titik Konflik

Membangun demokrasi secara kualitatif membutuhkan komitment kuat. Kita tahu bahwa negara-negara mapan seperti Amerika Serikat sekalipun dihantui diskriminasi rasial dan islamophobia akut hingga detik ini. Wajar jika negara muda seperti Indonesia juga masih tetap mencapai bentuk yang ideal dalam menata negara secara demokratis.

Sekalipun hari ini upaya menyemai demokrasi itu bersinggungan dengan ujaran kebencian, berita hoax, dan demonstrasi yang lebih nyata di media massa. Agen-agen yang mendiseminasikan kekerasan di setiap lini itu berusaha mencapai dua titik sekaligus. Pertama, merusak kualitas demokrasi yang sudah dibangun oleh masyarakat. Kedua, mencapai kekuasaan real baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Upaya ini disemai sampai ke akar dengan pidato-pidato provokatif di mimbar khutbah.

Kampanye pelintiran kebencian yang berkelanjutan telah menurunkan dimensi-dimensi dari kualitas demokrasi tersebut. Pembicaraan yang meminggirkan kelompok minoritas telah dianggap wajar dalam diskursus politik arus utama, sehingga mengancam status kaum minoritas sebagai warganegara yang punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi di negara yang bersangkutan (Cherian Gaorge, 2017).

Dalam beberapa hal ketika ujaran kebencian ini dirasa tak cukup, tindakan kekerasan dikerahkan. Penutupan rumah ibadah atas nama sebagian masyarakat dan didukung pemerintah kota adalah salah satu contoh.

Ledakan intoleransi di Jabar ini bukan sekadar histeria atau sekadar menuntut perhatian para kelompok ekstrimis tetapi mencerminkan strategi yang tersusun, canggih, dan berjejaring kuat. Kita tidak sedang menghadapi sikap nyinyir sekelompok kecil masyarakat tetapi ancaman terhadap demokrasi yang besar. Dengan memunculkan rasa tidak aman pada minoritas rentan, muncullah kepanikan moral. Imbasnya adalah rasa percaya pada demokrasi yang kian menyusut.

Kampanye intoleransi di Jabar berlangsung terang-terangan, cepat, dan mengakar. Nahasnya, mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan sangat lambat, dan tidak responsif. Ia tidak bisa mengikuti setiap kasus dengan cepat. Anjuran Cherian Gaorge untuk tidak terlalu mengandalkan hukum dalam melawan kelompok intoleran bisa dibenarkan di sini. “Intoleransi agama” katanya “perlu melibatkan peran media yang punya tanggung jawab sosial, organisasi kemasyarakatan yang progresif, serta perlawanan publik terhadap muslihat para provokator” (Cherian Gaorge, 2017: hal 269). Hanya saja bagi pemimpin baru nanti hukum tetap dinilai penting sebagai landasan demokrasi. Reformasi hukum yang compatible dengan kemajemukan mutlak dibutuhkan dengan memastikan keadilan bagi setiap individunya.

Pada akhirnya masyarakat Jawa Barat sendiri yang akan menentukan siapa pemimpin inklusif yang berhak memenangi pemilukada nanti. Pemimpin inklusif tidak saja pemimpin yang menghargai kemajemukan tetapi memastikan keamanan, ketentraman hidup bersama dengan beragam perbedaan identitas. Namun pemimpin seperti ini haruslah siap untuk tidak populis di kalangan masyarakat bahkan akan dianggap menyimpang.

Era digital seperti sekarang ini sebenarnya mempermudah masyarakat untuk melihat visi dan misi tiap calon gubernur dan wakil gubernur. Dan bahkan berinteraksi secara intensif dengan mereka. Di sini ruang demokrasi masih bisa diandalkan. Kritik konsutruktif juga mudah didorong melalui media sosial. Pemimpin inklusif-transformatif sangat dibutuhkan masyarakat Jabar untuk memecah kebuntuan ini semua.